JAKARTA – Dunia internasional sedang berada dalam titik didih. Langkah berani sekaligus kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menginstruksikan penculikan terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, di kediamannya di Caracas pada Sabtu dini hari, kini menuai badai kritik. Dari Pyongyang hingga Kuala Lumpur, narasi yang muncul seragam: Amerika Serikat dianggap telah melampaui batas hukum internasional dan bertindak layaknya "Negara Bandit."
Tindakan militer yang dilakukan saat Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sedang terlelap, dianggap bukan lagi sebagai upaya penegakan hukum, melainkan agresi yang mengancam tatanan kedaulatan bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Korea Utara: "Ini Adalah Sifat Negara Bandit"
Kecaman paling tajam datang dari semenanjung Korea. Melalui kantor berita KNCA, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara tidak menahan diri dalam memilih kata. Mereka menyebut tindakan AS sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara yang tidak bisa ditoleransi.
"Peristiwa ini sekali lagi dengan jelas menunjukkan sifat Amerika Serikat yang brutal dan bertindak seperti negara bandit," tulis pernyataan tersebut. Korea Utara, yang selama ini menjadi sekutu vokal Maduro, menyerukan masyarakat internasional untuk bersatu melawan "kebiasaan" Washington yang gemar mencampuri urusan domestik negara lain dengan kekuatan militer.
China: "Tuntut Keamanan dan Pembebasan Segera"
Di Beijing, nada peringatan disampaikan dengan lebih diplomatik namun tetap tegas. Pemerintah China mendesak Donald Trump untuk segera membebaskan Maduro dan Cilia Flores tanpa syarat. China menekankan bahwa hukum internasional harus menjadi panglima, bukan kekuatan otot militer.
"Hentikan menjatuhkan Pemerintah Venezuela," tegas Kementerian Luar Negeri China. Beijing juga memperingatkan AS untuk menjamin keselamatan pribadi pasangan tersebut. Bagi China, stabilitas di Amerika Latin terancam runtuh jika tindakan sepihak semacam ini dibiarkan menjadi standar baru dalam hubungan internasional.
Malaysia: "Presiden yang Sangat Berbahaya"
Kekecewaan mendalam juga datang dari Asia Tenggara. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan keprihatinan besarnya melalui platform digital. Menurut Anwar, penculikan kepala pemerintahan yang sah melalui intervensi eksternal adalah pelanggaran nyata yang akan mengikis kerangka hukum global.
"Tindakan tersebut menciptakan preseden yang berbahaya karena akan mengikis batas penggunaan kekuasaan antar-negara," tulis Anwar. Ia menggarisbawahi bahwa apa pun alasannya, penggunaan kekuatan militer untuk menjatuhkan pemimpin negara berdaulat akan melemahkan tatanan internasional yang didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan pada siapa yang paling kuat.
Brazil dan Uni Afrika: "Seruan Intervensi PBB"
Negara tetangga terdekat Venezuela, Brazil, juga tidak tinggal diam. Presiden Luiz Inacio Lula da Silva meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak hanya menjadi penonton. Lula mendesak PBB mengambil sikap tegas terhadap agresi AS ini.
"Komunitas internasional, melalui PBB, perlu merespons ini dengan tegas," cuit Lula melalui akun X resminya. Brazil yang selama ini mengedepankan dialog, merasa tindakan AS telah menutup pintu diplomasi dan menggantinya dengan konfrontasi fisik.
Sentimen serupa disuarakan oleh Uni Afrika (UA). Organisasi yang menaungi negara-negara di benua Afrika ini menyatakan keprihatinan mendalam atas "penculikan" Maduro dan serangan terhadap lembaga-lembaga negara di Caracas. Uni Afrika menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap integritas teritorial dan hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa campur tangan asing.
Peristiwa Januari 2026 ini akan tercatat dalam sejarah sebagai momen di mana batas-batas kedaulatan negara diuji hingga ke titik nadir. Dengan Maduro yang kini berada di New York untuk menghadapi dakwaan, dan dunia yang terus menyuarakan protes, ketegangan geopolitik diprediksi akan semakin memanas.
Masyarakat dunia kini menunggu: Apakah PBB mampu bertindak sebagai penengah, ataukah kita sedang menyaksikan awal dari era baru di mana kekuatan militer menjadi satu satunya hukum yang berlaku.
Sumber Refferensi Berita :
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260104205751-134-1313488/deret-negara-kecam-as-tangkap-presiden-venezuela-maduro
Sumber Foto:
(Foto: AFP/HANDOUT)
5.jpg)
.png)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!