TARAKAN — Distribusi pupuk ke wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Kaltara, Rahmawati, S.H, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar petani di daerah penyangga tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk.
Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pupuk Kaltim (PKT) pada Rabu, 19 November 2025.
Rahmawati menilai pasokan pupuk bersubsidi dan non-subsidi masih belum menjangkau seluruh kawasan secara merata. Ketimpangan distribusi ini mengakibatkan petani di sejumlah titik perbatasan mengalami hambatan dalam produksi pertanian.
“Kami mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan. Namun hal itu sulit tercapai bila petani di wilayah perbatasan seperti Kaltara masih sulit mengakses pupuk,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kaltara merupakan wilayah penyangga strategis yang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sehingga jaminan ketersediaan pupuk harus menjadi prioritas.
Selain persoalan distribusi, Rahmawati turut menyoroti akuntabilitas program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan BUMN. Ia menilai, setiap program sosial harus dilaksanakan secara transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masyarakat berhak mengetahui siapa penerima manfaat dan bagaimana alokasi dana CSR digunakan. Ini untuk memastikan dampak sosialnya nyata serta mencegah penyimpangan,” jelasnya.
Rahmawati menekankan bahwa BUMN tidak hanya bertanggung jawab memastikan ketersediaan pupuk, tetapi juga memainkan peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
Program CSR PKT, lanjutnya, perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM lokal, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta penguatan sektor-sektor strategis yang menunjang pembangunan daerah.
Kunker yang dilakukan Komisi VII tersebut mencakup rapat dan tinjauan langsung terhadap operasional PKT, termasuk komitmen perusahaan dalam mendukung agenda nasional di sektor pupuk dan energi.
Kegiatan ini diharapkan memberikan masukan konkret untuk memperbaiki tata kelola distribusi pupuk dan memperkuat peran BUMN sebagai motor pembangunan sosial-ekonomi.
Rahmawati berharap evaluasi ini tidak berhenti pada pembahasan saja, tetapi segera ditindaklanjuti.
“Kami ingin agar persoalan keterbatasan pupuk di perbatasan tidak terus terulang. Penguatan peran BUMN akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di Kaltara,” pungkasnya.
5.jpg)
.png)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!