Presiden Prabowo Diminta Tetapkan Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar Sebagai Bencana Nasional

Jakarta – Banjir besar dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025 terus menimbulkan dampak luas yang belum terkendali. Hingga Selasa (2/12/2025), ribuan rumah masih terendam, akses transportasi darat lumpuh, dan banyak desa terisolir tanpa bantuan logistik memadai. Kondisi ini mendorong desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional untuk mempercepat penanganan.

Hujan deras yang mengguyur kawasan Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, hingga sejumlah kabupaten di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah memicu banjir bandang dan longsor. Infrastruktur vital seperti jalan raya, jembatan, serta jaringan listrik mengalami kerusakan parah. Jalur transportasi utama yang menghubungkan antarwilayah terputus, membuat distribusi bantuan tidak dapat menjangkau seluruh titik terdampak.

Di Sumatera Utara, daerah seperti Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai dilaporkan mengalami banjir besar. Sejumlah ruas jalan lintas Sumatera terendam, menghambat mobilitas warga dan distribusi barang. Pemerintah daerah di provinsi ini juga menyatakan kewalahan menghadapi skala bencana yang meluas hingga ke kawasan pedesaan dan perkotaan.

Sejumlah pemerintah daerah secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana dengan kemampuan yang ada. Keterbatasan anggaran, minimnya peralatan evakuasi, serta terbatasnya tenaga relawan membuat penanganan darurat berjalan lambat. “Kami sudah berupaya maksimal, tetapi skala bencana ini jauh melampaui kapasitas daerah,” ungkap seorang pejabat di Aceh Tamiang.

Data sementara menunjukkan ribuan rumah masih terendam hingga ketinggian lebih dari satu meter. Banyak warga memilih bertahan di rumah atau lokasi pengungsian darurat, meski kondisi semakin memprihatinkan. Desa-desa yang terisolir dilaporkan mengalami kelaparan, kelelahan, serta kesulitan mendapatkan air bersih. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan, dengan laporan meningkatnya kasus penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan akibat lingkungan yang kotor.

Di Sumatera Utara, banjir di Langkat dan Deli Serdang membuat ribuan warga harus mengungsi. Beberapa desa di Serdang Bedagai bahkan terputus total dari akses darat karena jembatan rusak diterjang arus deras. Relawan hanya dapat menjangkau sebagian wilayah dengan perahu karet, sementara bantuan logistik masih jauh dari mencukupi. “Kami sudah tiga hari hanya makan sekali sehari. Air bersih tidak ada, kami terpaksa menggunakan air banjir untuk kebutuhan sehari-hari,” kata seorang warga di Bener Meriah.

Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, bencana ini juga memukul perekonomian lokal. Ribuan hektar lahan pertanian terendam, mengancam pasokan pangan di wilayah tersebut. Pasar tradisional lumpuh, aktivitas perdagangan berhenti, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Para pedagang mengaku kesulitan mendapatkan suplai barang karena jalur distribusi terputus.

Di Sumatera Utara, kerugian ekonomi juga dirasakan oleh petani sawit dan padi. Banyak kebun sawit di Langkat dan Serdang Bedagai terendam, mengancam produksi yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Aktivitas pelabuhan kecil di Deli Serdang juga terganggu karena akses jalan menuju lokasi terendam banjir.

Dari sisi sosial, trauma mendalam dialami masyarakat yang kehilangan rumah dan harta benda. Banyak keluarga harus mengungsi ke lokasi yang tidak layak huni, dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi minim. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya krisis kesehatan yang lebih besar jika tidak segera ditangani.

Melihat skala kerusakan dan keterbatasan penanganan, sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kemanusiaan mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Penetapan ini dianggap penting agar seluruh sumber daya negara, termasuk TNI, Polri, BNPB, dan kementerian terkait, dapat dikerahkan secara maksimal.

“Bencana ini bukan lagi masalah daerah. Dampaknya lintas provinsi, melibatkan ribuan korban, dan memerlukan koordinasi nasional. Presiden harus segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan lebih terintegrasi,” ujar seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Syiah Kuala.

Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana darurat lebih besar, mengerahkan personel tambahan, serta membuka akses internasional untuk bantuan kemanusiaan. Hal ini diyakini akan mempercepat proses evakuasi, distribusi logistik, dan rehabilitasi infrastruktur.

Meski terbatas, berbagai organisasi kemanusiaan dan relawan lokal terus berupaya menyalurkan bantuan. Posko darurat didirikan di beberapa titik, menyediakan makanan siap saji, pakaian, dan layanan kesehatan sederhana. Solidaritas masyarakat terlihat dari banyaknya donasi yang dikumpulkan melalui jalur swadaya, baik berupa uang maupun barang kebutuhan pokok.

Namun, relawan mengakui bahwa upaya mereka tidak cukup untuk menjangkau seluruh korban. “Kami hanya bisa membantu sebagian kecil. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, mustahil semua warga terdampak bisa tertangani,” kata seorang relawan di Aceh Tengah.

Selain keterbatasan logistik, tantangan lain adalah cuaca yang masih ekstrem. Hujan deras diperkirakan terus mengguyur kawasan Sumatera bagian utara hingga pekan depan, meningkatkan risiko banjir susulan dan longsor baru. Kondisi ini membuat proses evakuasi semakin berbahaya. Aparat gabungan harus bekerja ekstra hati-hati agar tidak menambah korban.

Di sisi lain, komunikasi juga terganggu. Banyak jaringan telekomunikasi rusak, membuat koordinasi antarposko sulit dilakukan. Hal ini memperlambat distribusi informasi dan penyaluran bantuan.

Di tengah keterpurukan, warga terdampak berharap pemerintah pusat segera turun tangan. Mereka menunggu keputusan Presiden Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional. “Kami mohon perhatian pemerintah. Jangan biarkan kami berjuang sendiri. Kami butuh makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak,” ujar seorang ibu pengungsi di Aceh Tamiang dengan mata berkaca-kaca.

Harapan serupa disampaikan tokoh masyarakat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mereka menekankan bahwa penanganan bencana harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar urusan daerah. “Ini ujian besar bagi bangsa. Solidaritas dan kepemimpinan nasional sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius. Ribuan rumah terendam, desa-desa terisolir, dan warga mengalami kelaparan serta kesulitan air bersih. Pemerintah daerah kewalahan, relawan terbatas, dan akses logistik terputus. Dalam situasi ini, desakan agar Presiden Prabowo menetapkan status bencana nasional semakin kuat.

Penetapan status tersebut diyakini akan membuka jalan bagi mobilisasi sumber daya lebih besar, koordinasi lintas lembaga, serta percepatan bantuan bagi korban. Tanpa langkah cepat dan tegas, risiko krisis berkepanjangan semakin besar. Masyarakat menanti keputusan pemerintah pusat sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.