NUNUKAN – Sorotan tajam disampaikan Anggota DPRD Nunukan, Donal, kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD. Kritik itu muncul setelah ia menilai wilayah IV Nunukan kembali minim tersentuh rencana pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Donal mengaku kecewa terhadap ketimpangan pemerataan pembangunan yang berlangsung bertahun-tahun. Ia menegaskan, meski Nunukan telah berusia 26 tahun, sejumlah kecamatan di pedalaman masih hidup dalam keterbatasan. Listrik belum tersedia, akses jalan tidak ada, dan fasilitas dasar jauh tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.
“Masyarakat di daerah kami masih pakai lampu pelita. Tidak ada listrik karena jalan pun belum ada. Sementara kalian di kantor pakai AC dan duduk nyaman. Di mana hati nurani pemerintah ini!” tegas Donal, Rabu (26/11).
Salah satu hal yang paling disorot adalah besarnya alokasi anggaran untuk kegiatan survei kondisi jalan dan jembatan. Dalam RKA PUPR Nunukan, tercatat survei kondisi jalan menelan biaya sekitar Rp300 juta dan survei jembatan mencapai Rp100 juta.
Menurut Donal, anggaran tersebut tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat pedalaman. Pasalnya, wilayah tersebut tidak pernah beranjak dari tahap survei menuju pembangunan fisik.
“Tidak ada hasil! Tahun berganti tahun, survei terus. Uang habis, jalan tidak jadi. Survei apa seperti ini? Untuk apa dana besar kalau realisasi tetap nol?” kritiknya.
Ia menyarankan anggaran survei dialihkan untuk membuka akses jalan baru karena itu merupakan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat di daerah hulu, wilayah adat, hingga kawasan perbatasan.
Donal juga menilai program pembangunan PUPR Nunukan masih condong ke wilayah perkotaan. Ia membeberkan bahwa wilayah kota bisa memperoleh anggaran hingga Rp16–17 miliar, sedangkan kecamatan-kecamatan pedalaman hanya mendapat Rp3–4 miliar, bahkan ada yang tidak mencapai Rp1 miliar.
“Wilayah seperti Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Sembakung Atulai, hingga Krayan itu dapat sisa anggaran saja. Ini ketidakadilan!” tegasnya lagi.
Ia menambahkan bahwa beberapa kecamatan belum pernah merasakan pembangunan jalan kabupaten sejak Nunukan berdiri, membuat wilayah pedalaman seperti “anak tiri” yang dibiarkan tertinggal.
Masalah belum berhenti sampai di situ. Donal juga menyinggung buruknya infrastruktur pemerintahan, seperti kondisi kantor camat Lumbis Ogong yang rapuh dan tidak memiliki rumah dinas. Akibatnya, para aparat lebih memilih tinggal dan beraktivitas di Mansalong yang memiliki fasilitas lebih memadai.
“Rumah dinas tidak ada, kantor camat rusak. Bagaimana masyarakat mau dapat pelayanan? Semua pegawai lari ke Mansalong,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Donal memberikan peringatan keras kepada PUPR Nunukan agar memperbaiki RKA 2026. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak untuk masyarakat pedalaman.
“Saya minta ubah semua! Kalau tidak, di Banggar saya coret. Lebih baik tidak ada yang jalan daripada masyarakat kami terus dianaktirikan. Pemerataan anggaran dan prioritas pedalaman harus jadi komitmen,” pungkasnya.
5.jpg)
.png)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!