Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Antara Pengakuan dan Luka Lama

Jakarta, 10 November 2025 — Pemerintah Indonesia resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dalam upacara di Istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini sekaligus menambah daftar penerima gelar kehormatan negara yang setiap tahun diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Namun, di balik upacara yang berlangsung khidmat, keputusan pemerintah tersebut memunculkan gelombang pro dan kontra. Sebagian pihak menilai penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi besar Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas nasional, sementara sebagian lain mengecamnya sebagai bentuk “pemutihan sejarah” atas berbagai pelanggaran yang terjadi selama tiga dekade kekuasaannya.

Upacara di Istana dan Penghargaan untuk 10 Tokoh

Dalam upacara yang berlangsung pagi tadi, Presiden Prabowo menyerahkan penghargaan kepada keluarga Soeharto, disaksikan para pejabat negara dan tamu undangan. Potret Soeharto tampil berdampingan dengan sembilan tokoh lain penerima gelar pahlawan nasional, termasuk mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan aktivis buruh Marsinah.

Soeharto disebut dalam sambutan resmi sebagai “tokoh perjuangan kemerdekaan dari Jawa Tengah” yang berjasa dalam mempertahankan kedaulatan negara pasca-proklamasi dan membangun ekonomi nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut,

“Pemerintah telah melalui proses penelitian panjang, dan semua kandidat telah memenuhi kriteria sebagai pahlawan nasional.” ujarnya

Gelombang Kritik dan Protes Aktivis

Namun, langkah ini memicu kritik keras dari aktivis hak asasi manusia dan keluarga korban pelanggaran HAM masa Orde Baru. Mereka menilai keputusan tersebut mengabaikan sejarah kelam di balik kekuasaan Soeharto, termasuk operasi militer di Timor Timur dan tragedi 1965.

Tadius Priyo Utomo, salah seorang eks-aktivis reformasi yang kini menetap di Timor-Leste, bahkan terbang ke Jakarta untuk mengikuti aksi protes.

“Perjuangan kami di masa lalu dihapus begitu saja. Kami dulu dianggap pengkhianat karena melawan Soeharto, sekarang dia dijadikan pahlawan,” ujarnya.

Kelompok Aksi Kamisan, yang selama hampir dua dekade rutin menggelar aksi diam setiap Kamis di depan Istana Negara, juga menyatakan penolakan. Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih dulu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sebelum memberikan penghargaan kepada figur yang kontroversial.

Warisan Soeharto di Mata Publik dan Politik

Soeharto memimpin Indonesia sejak 1967 hingga 1998. Ia dikenal berhasil membawa pertumbuhan ekonomi stabil, memperluas infrastruktur, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Namun di sisi lain, pemerintahannya juga diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta represi terhadap kebebasan politik.

Analis politik Kevin O’Rourke menilai, pemberian gelar ini dapat menjadi sinyal “rekontekstualisasi sejarah” di bawah pemerintahan baru.

“Langkah ini bisa dimaknai sebagai upaya mengembalikan legitimasi era Orde Baru dalam wajah demokrasi modern,” katanya.

Meski demikian, O’Rourke juga menambahkan bahwa masyarakat Indonesia kini telah jauh lebih terbuka dan kritis, sehingga kembalinya gaya pemerintahan otoriter bukan hal yang mudah. “Lebih dari separuh penduduk Indonesia bahkan tidak mengalami langsung masa Soeharto. Mereka mengenalnya lewat cerita, bukan pengalaman.”

Antara Pengakuan dan Rekonsiliasi

Sementara sebagian kalangan politik menilai keputusan ini sebagai bentuk rekonsiliasi sejarah, para pemerhati HAM mengingatkan bahwa pengakuan tanpa refleksi dapat menimbulkan luka baru. “Pemberian gelar pahlawan harusnya menjadi momentum untuk berdialog tentang masa lalu, bukan melupakannya,” ujar Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung dan Ketua Tim Pencari Fakta Kerusuhan 1998.

Bagi banyak warga Indonesia, sosok Soeharto tetap menjadi simbol dua sisi: pemimpin pembangunan yang membawa stabilitas, sekaligus figur kontroversial dengan bayang-bayang pelanggaran hak asasi manusia.

Penutup

Keputusan pemerintah memberi gelar pahlawan kepada Soeharto menandai babak baru dalam perdebatan sejarah nasional. Apakah ini langkah menuju pengakuan dan rekonsiliasi, atau justru awal dari penulisan ulang sejarah Indonesia — waktu dan generasi berikutnya yang akan menilai.