TANJUNG SELOR – Laju investasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga triwulan III tahun 2025 masih berada jauh di bawah target yang diharapkan. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, total realisasi investasi baru mencapai sekitar Rp20,5 triliun.
Capaian tersebut dinilai belum cukup untuk mengejar target investasi sebesar Rp37 triliun pada tahun 2026, sehingga pemerintah daerah mulai realistis melihat potensi target yang sulit tercapai secara penuh.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPMPTSP Kaltara, Rahman Putrayani, mengungkapkan bahwa hingga memasuki triwulan ketiga, tren realisasi investasi menunjukkan perlambatan dibandingkan harapan awal.
“Sampai triwulan III realisasi investasi kita sekitar Rp20,5 triliun. Dengan kondisi ini, kami melihat memang akan sulit mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Rahman, Senin (1/12/2025).
Rahman menjelaskan, sepanjang 2025 beberapa sektor masih menjadi penopang utama investasi di Kalimantan Utara. Sektor konstruksi, energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta perdagangan tercatat memberikan kontribusi signifikan dan relatif stabil.
Namun, kinerja positif di sektor tersebut belum cukup untuk mendorong total realisasi investasi mendekati target yang dipasang pemerintah provinsi.
“Secara sektoral memang ada yang masih berjalan cukup baik, tapi secara keseluruhan laju investasi melambat karena beberapa kendala,” jelasnya.
Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya realisasi investasi adalah keterlambatan aktivitas proyek. Sejumlah investasi yang semestinya terealisasi pada 2025 belum berjalan sesuai jadwal, sehingga pencatatan realisasinya ikut tertunda.
“Beberapa proyek belum bisa masuk realisasi karena aktivitas investasinya belum berjalan sesuai perencanaan,” kata Rahman.
Kondisi ini berdampak langsung pada akumulasi nilai investasi daerah, terutama untuk proyek berskala besar yang memerlukan waktu panjang dalam tahap persiapan dan konstruksi.
Selain faktor teknis proyek, Rahman juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi iklim investasi.
Menurutnya, efisiensi anggaran berdampak pada kecepatan pelayanan, pendampingan, hingga kegiatan promosi investasi yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kami akui efisiensi anggaran juga berpengaruh terhadap percepatan layanan dan dukungan kepada investor,” ujarnya.
Meski tidak secara langsung menghentikan investasi, kondisi tersebut dinilai memberi efek domino terhadap ritme masuknya modal.
Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, DPMPTSP Kaltara menilai target investasi Rp37 triliun pada 2026 sangat berat untuk direalisasikan sepenuhnya.
“Kalau target Rp37 triliun, artinya memang tidak mungkin tercapai 100 persen. Kami akan berupaya agar realisasinya mendekati target semampu mungkin,” ujar Rahman.
Ia menyebut ke depan pemerintah daerah akan menyesuaikan proyeksi berdasarkan laporan dan perkembangan aktual di lapangan, termasuk pelaporan LHKPN serta kesiapan proyek.
Dari sisi swasta, Rahman mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha memilih menunggu kepastian regulasi sebelum menanamkan modal. Ketidakpastian aturan dan dinamika pasar membuat sebagian investor menahan ekspansi.
“Pengusaha kita cenderung masih menunggu kepastian. Ada yang bisa jalan, ada juga yang menunda karena menyesuaikan regulasi dan kondisi pasar,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah proyek strategis tetap berjalan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada realisasi investasi di tahun-tahun mendatang.
Kendati menghadapi tantangan, DPMPTSP Kaltara tetap berupaya menjaga optimisme dengan mendorong perbaikan iklim investasi, mempercepat pelayanan perizinan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Rahman berharap, dengan semakin jelasnya regulasi dan membaiknya kondisi ekonomi, minat investor untuk masuk ke Kalimantan Utara dapat kembali meningkat.
“Kita akan terus berbenah agar investasi tetap tumbuh, meski mungkin tidak sesuai target awal,” pungkasnya.
5.jpg)
.png)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!