TARAKAN – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menerapkan kebijakan baru terkait penambahan kuota haji nasional dan pemangkasan masa tunggu keberangkatan. Kebijakan ini mulai dirasakan masyarakat Tarakan, yang tahun 2026 akan mendapat tambahan 48 kuota jemaah.
Kepala Kantor Kemenhaj Tarakan, H. Asmawan, menjelaskan bahwa penambahan kuota tersebut diberikan berdasarkan sistem baru yang menyesuaikan jumlah jemaah yang terdaftar dan menunggu giliran, bukan lagi berdasarkan jumlah penduduk muslim di suatu wilayah.
“Dari sebelumnya 150 kuota, kini menjadi 198 jemaah per tahun. Sistem baru ini menekankan pemerataan. Setiap daerah mendapatkan kuota sesuai banyaknya pendaftar yang sudah masuk daftar tunggu,” ujar Asmawan, Kamis (4/12).
Menurutnya, kebijakan ini dibuat untuk menciptakan keadilan dan memastikan setiap pendaftar memiliki kesempatan berangkat sesuai urutan waktu pendaftaran. Ia mencontohkan, selama ini pulau Jawa selalu mendapat kuota lebih besar karena jumlah penduduk muslim yang padat.
“Dengan skema ini, daerah di luar Jawa, termasuk Kalimantan, bisa mendapat kuota setara jika jumlah pendaftarnya tinggi,” tambahnya.
Asmawan juga mengungkapkan bahwa Kota Tarakan selama ini termasuk wilayah dengan daftar tunggu haji terlama di Indonesia, yakni mencapai 37 tahun. Kondisi tersebut dinilai berisiko karena sebagian besar pendaftar berusia di atas 35 tahun.
“Bayangkan, jika mendaftar di usia 35, baru berangkat di usia 72 tahun. Secara fisik tentu sudah sangat berat, padahal ibadah haji membutuhkan stamina yang prima,” jelasnya.
Mulai tahun depan, Kemenhaj menetapkan masa tunggu haji nasional diratakan menjadi 26 tahun melalui sistem waiting list yang diperbarui. Dengan demikian, masa tunggu di Tarakan dapat dipangkas signifikan.
“Kebijakan baru ini diharapkan memberikan harapan baru bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu hingga puluhan tahun,” tutupnya.
5.jpg)
.png)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!