Resmi Berpisah dari Kemenag, Kemenhaj Kaltara Kini Berstatus Definitif

TARAKAN – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini resmi berdiri sebagai instansi vertikal yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag). Pemisahan tersebut menandai berakhirnya masa transisi pembentukan kementerian baru di daerah.

Pemisahan ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Selanjutnya, pada 28 November 2025, pejabat Kantor Kemenhaj di daerah resmi dilantik oleh pemerintah pusat.

Kepala Kantor Kemenhaj Tarakan, H. Asmawan, menjelaskan bahwa sejak tanggal tersebut, Kemenhaj secara administratif dan kelembagaan telah terpisah sepenuhnya dari Kemenag.

“Alhamdulillah, sejak 28 November 2025 masa transisi telah berakhir. Saat ini Kantor Kemenhaj sudah berdiri sendiri sebagai kementerian tersendiri, yakni Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia,” ujar Asmawan, Rabu (3/12/2025).

Dengan berakhirnya masa transisi, seluruh aset yang sebelumnya digunakan untuk urusan haji dan umrah secara otomatis beralih dari Kemenag ke Kemenhaj. Termasuk di antaranya gedung kantor dan fasilitas pendukung yang selama ini digunakan.

“Secara otomatis aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah diserahkan dari Kemenag ke Kemenhaj. Termasuk gedung baru yang sebelumnya dibangun oleh Kemenag, kini menjadi aset Kemenhaj beserta seluruh fasilitasnya,” jelas Asmawan.

Ia menambahkan bahwa pemisahan ini telah dipersiapkan matang melalui tahapan transisi yang cukup panjang guna memastikan pelayanan haji dan umrah tetap berjalan tanpa gangguan.

Saat ini, Kantor Kemenhaj Tarakan memiliki enam pegawai, termasuk kepala kantor. Meski demikian, proses penataan sumber daya manusia (SDM) masih terus dilakukan seiring status Kemenhaj sebagai kementerian baru.

“Walaupun kementerian baru, stok SDM kita adalah personel lama yang berpengalaman. Insya Allah kami siap menyelenggarakan haji tahun 2026 berdasarkan pengalaman sebelumnya saat masih tergabung di Kemenag,” ujarnya.

Namun demikian, Asmawan mengakui masih terdapat kebutuhan tambahan pegawai, terutama tenaga operator dan administrasi. Perekrutan ke depan akan menunggu mekanisme penerimaan CPNS maupun jalur rekrutmen lainnya.

“Kami masih membutuhkan operator dan tenaga administrasi. Termasuk pengisian jabatan struktural seperti kepala bidang dan kepala seksi yang saat ini masih dalam tahap penyusunan,” ungkapnya.

Meski masih dalam tahap pembenahan organisasi, Asmawan menegaskan Kemenhaj Kaltara tetap fokus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 agar berjalan optimal.

“Struktur yang sudah terbentuk saat ini adalah kepala kantor kabupaten/kota dan kepala kantor wilayah provinsi. Kami optimistis seluruh proses bisa berjalan lancar,” pungkasnya. (z)